Kunker Gubernur Maluku ke Kabupaten Malra untuk Ketahui Kondisi Nyata Masyarakat

Langgur, VoicePapua.com –  Kunjungan kerja (Kunker) Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), menurut Bupati Muhamad Thaher Hanubun tentunya untuk mengetahui kondisi nyata (riil) bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Selain itu agar Gubenur Maluku bisa mengetahui berbagai tuntutan kebutuhan bagi masyarakat Maluku Tenggara, ujar Bupati Hanubun, Minggu (11/5-2025) melalui keterangan persnya.

Dilansir dari laman InfoPublik, bupati menjelaskan bahwa Gubernur Lewerissa bukan sosok asing dalam dunia pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Maluku. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Lewerissa merupakan anggota DPR RI yang telah lama memahami dinamika daerah, termasuk Maluku Tenggara.

Ia berharap kunjungan kerja ini menjadi awal dari perhatian khusus Pemerintah Provinsi terhadap program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Malra.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hanubun juga mengharapkan dukungan provinsi terhadap pengembangan sektor rumput laut yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kunjungan ini diharapkan mampu mempererat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta menjadi langkah nyata menuju pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal,” imbuhnya.

Kunjungan Gubernur Maluku bersama jajaran Forkopimda Provinsi dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 13 Mei 2025. Selama kunjungan, sejumlah pemangku kepentingan akan memberikan materi pembinaan kepada ASN, camat, kepala ohoi (desa), dan tokoh masyarakat.

Pangdam XVI/Pattimura dijadwalkan menyampaikan materi bertema Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Maluku Tenggara yang Berdaulat dan Bermartabat. Materi ini ditujukan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan aparatur dan masyarakat.

Kapolda Maluku akan membawakan materi Kerukunan, Keamanan, Ketertiban: Tiga Pilar Pembangunan Maluku Tenggara, yang menekankan pentingnya stabilitas sosial sebagai fondasi utama pembangunan.

Sementara itu, Wakajati Maluku dijadwalkan memberikan paparan dengan judul Cerdas Mengelola, Bijak Melaporkan: Strategi Compliance dalam Penggunaan Dana Desa. Materi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang transparan dan sesuai aturan.

“Keikutsertaan Kapolda merupakan bentuk nyata komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan merata. Selain itu, beliau juga akan memberikan pemahaman penting kepada para kepala ohoi agar menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing,” pungkas Bupati Hanubun.(****)